Selasa, 29 Maret 2016

Judul ke 3-Matkul: Akuntansi Internasional (Softskill)

STANDAR PELAPORAN DAN PENGUNGKAPAN SERTA PENERAPAN IFRS

A.    IFRS di Amerika, Eropa, dan Asia
IFRS adalah bagian dari akuntansi internasional yang mengatur dan melaporkan informasi keuangan setiap negara. IFRS kadang-kadang bertentangan dengan IAS (International Accounting Standards) yaitu standar international sebelum diganti dengan IFRS. International Financial Accounting Standard (IFRS) berasal dari pernyataan Akuntan yang berbasis di IASB atau London International Standards Board. IASB sendiri adalah Organisasi yang memiliki tujuan untuk mengembangkan dan mendorong penggunaan standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan

Sejumlah standar yang dibentuk sebagai bagian dari IFRS dikenal dengan nama terdahulu Internasional Accounting Standards (IAS). IAS dikeluarkan antara tahun 1973 dan 2001 oleh Badan Komite Standar Akuntansi Internasional (bahasa Inggris: Internasional Accounting Standards Committee (IASC)). Pada tanggal 1 April 2001, IASB baru mengambil alih tanggung jawab gunan menyusun Standar Akuntansi Internasional dari IASC. Selama pertemuan pertamanya, Badan baru ini mengadaptasi IAS dan SIC yang telah ada. IASB terus mengembangkan standar dan menamai standar-standar barunya dengan nama IFRS.


Amerika
Selama tahun 2007-2009, SEC telah mengambil beberapa langkah untuk mengakui IFRS sebagai satu set standar pelaporan keuanganberkualitas tinggi. Langkah-langkah ini termasuk penghapusan rekonsiliasi dengan GAAP AS oleh penerbit swasta asing yang menggunakan IFRS dan penerbitan sebuah “roadmap” yang diusulkan untuk penggunaan IFRS oleh pendaftar domestik AS. Selain itu, SEC telah mendukung upaya konvergensi dari Standar Akuntansi Keuangan (FASB) dan IASB.

Pada bulan November 2007, SEC memilih untuk memungkinkan emiten swasta asing untuk menggunakan IFRS dalam penyusunan laporan keuangan mereka tanpa merekonsiliasikannyadengan GAAP AS. Aturan ini berlaku efektif pada tanggal 4 Maret 2008, untuk tahun fiskal yang berakhir setelah November 15, 2007. Oleh karena itu, kalender-akhir tahun emiten swasta asing tidak harus membuat rekonsiliasi pada laporan keuangan tahun 2007 mereka. SEC menyatakan bahwa, dengan satu pengecualian, laporan keuangan sebuah emiten swasta asing sepenuhnya harus mematuhi versi IASB dari IFRS.

Pada tanggal 14 November 2008, SEC mengeluarkan “roadmap” IFRS,sebuah tonggak menguraikan bahwa, jika tercapai, dapat menyebabkan transisi wajib untuk IFRS dimulai pada tahun fiskal yang berakhir pada atau setelah 15 Desember 2014. Roadmap ini juga berisi usulan perubahan aturan yang akan memberikan emiten AS tertentu pilihan awal untuk menggunakan IFRS dalam laporan keuangan untuk tahun fiskal yang berakhir pada atau setelah tanggal 15 Desember 2009. Surat komentar yang diterima dariproposal roadmap umumnya mendukung tujuan SEC mengenai satuset standar akuntansiberkualitas tinggi yang diterima secara luas, namun, terdapat pandangan berbeda tentang cara untuk mencapai tujuan ini. Beberapa responden percaya bahwa penekanan lanjutan pada konvergensi adalah tindakan terbaik, sementara yang lain telah meminta agarSEC menyediakan tanggal tertentu untuk mengadopsi IFRS.

Pada tanggal 11 September 2008, FASB dan IASB mengeluarkan perbaruannota kesepahaman (MOU) yang menggambarkan prioritas dan tonggak terkait dengan penyelesaian proyek besar bersama mereka pada tahun 2011. Meskipun kemajuan yang cukup besar dalam konvergensi dari dua set standar sejak awal MOU dikeluarkan pada tahun 2006, kemajuan dewan pada banyak proyek-proyek besar telah dibatasi karena perbedaan pandangan tentang (1) ukuran agenda dan ruang lingkup proyek, (2) pendekatan yang paling sesuai, dan (3) apakah dan bagaimana isu-isu serupa dalam proyek aktif harus diselesaikan secara konsisten. Pada pertemuan mereka di Pittsburgh pada September 2009, pemimpin negara G20 menyerukan “badan akuntansi internasional untuk kembali melipatgandakan usaha mereka untuk mencapai satu set berkualitas tinggi, standar akuntansi global dalam konteks penetapan standar-proses independenmereka, dan menyelesaikan proyek konvergensi mereka pada Juni 2011.”Menanggapi para pemimpin G20., FASB dan IASB menegaskan kembali komitmen mereka untuk meningkatkan standar masing-masing dan mencapai konvergensi.

Indonesia
Indonesia, sebagai suatu negara berkembang pun tidak ketinggalan dalam mengadopsiIFRS. Adopsi PSAK ke IFRS pun semakin menggaung ketika IAI mencanangkan konvergensi penuhIFRS ke PSAK pada tahun 2012. Diharapkan, dengan adanya konvergensi ini dapat memudahanpemahaman terhadap laporan keuangan yang dikenal secara internasional serta dapat meningkatkanarus investasi.

Proses konvergensi IFRS di Indonesia terbagi atas tiga tahap, yaitu:
a.       Tahap adopsi (Tahun 2008-2010)
b.      Tahap persiapan (Tahun 2011)
c.       Tahap implementasi (2012)

Dalam tahap konvergensi ini terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti perlunya penyesuaianstandar internasional terhadap aspek hukum di Indonesia, penyesuaian terhadap aturan perpajakan,kesiapan sumber daya manusia yang belum matang, serta masalah keberadaan lembaga standarakuntansi Indonesia yang belum independen.

Jepang
IFRS di Jepang telah diterbitkan pada tahun 2009 yang lalu yang menyatakan bahwa adopsi IFRS secara mandatori/keharusan di Jepang akan dimulai di tahun 2015 atau 2016. Keputusan final tentang hal tersebut akan dibuat di tahun 2012-an. Sejauh ini laporan keuangan konsolidasian berlandas IFRS diperkenankan untuk perusahaan-perusahaan yang memenuhi persyaratan tertentu (disebut “Specified Companies”). Sementara itu, laporan keuangan mandiri disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Jepang (PWC menyebutnya “Japanese GAAP). ING NGARSO SUNG TULODO. Negara penggagas seharusnya mengawali penerapan IFRS yang diharapkan dapat menjadi tauladan bagi negara-negara lainnya. Berikut ini fakta tentang perkembangan adopsi IFRS di negara Jepang.

Berawal dari adanya proposal di 10th World Congress of Accountants, beberapa asosiasi/ikatan profesional di bidang akuntansi dan audit yang berasal dari 9 negara membentuk IASC (International Accounting Standards Committee) pada tahun 1973. IASC dalam perjalanannya menjadi IFRS Foundation sebagai entitas yang mengelola impelementasi IFRS saat ini. Kesembilan negara penggagas IASC adalah Australia, Kanada, Perancis, Jerman, Amerika Serikat, Inggris & Irlandia, Jepang, Belanda, dan Meksiko. Jepang merupakan salah satu negara penggagas IFRS, Jepang merupakan negara di wilayah Asia yang pada dasarnya memiliki kultur dan lingkungan yang relatif terkait.

 Australia
The Australian Accounting Standards Board ( AASB ) telah mengeluarkan ' setara Australia untuk IFRS ' ( A- IFRS ), penomoran standar IFRS sebagai AASB 1-8 dan IAS standar sebagai AASB 101-141. Setara Australia untuk SIC dan IFRIC Interpretasi juga telah diterbitkan , bersama dengan sejumlah standar ' domestik ' dan interpretasi. Pernyataan ini menggantikan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Australia sebelumnya dengan efek dari periode laporan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2005 ( yaitu 30 Juni 2006 adalah laporan pertama disiapkan di bawah standar IFRS -setara untuk tahun berakhir Juni )

Untuk tujuan ini, Australia, bersama dengan Eropa dan beberapa negara lain, adalah salah satu pengadopsi awal dari IFRS untuk keperluan rumah tangga ( di negara maju ). Harus diakui, bagaimanapun, bahwa IFRS dan IAS terutama telah menjadi bagian tak terpisahkan dari paket standar akuntansi di negara berkembang selama bertahun-tahun sejak badan akuntansi yang relevan lebih terbuka untuk adopsi standar internasional karena berbagai alasan termasuk bahwa kemampuan.

The AASB telah membuat beberapa perubahan atas pernyataan IASB dalam membuat A- IFRS, namun ini umumnya memiliki efek menghilangkan pilihan di bawah IFRS, memperkenalkan pengungkapan tambahan atau menerapkan persyaratan untuk tidak-untuk entitas nirlaba, bukan berangkat dari IFRS untuk entitas di Australia. Oleh karena itu, untuk entitas nirlaba yang menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan A- IFRS mampu membuat pernyataan Unreserved kepatuhan terhadap IFRS.

The AASB terus mencerminkan perubahan yang dibuat oleh IASB sebagai pernyataan lokal. Selain itu, selama beberapa tahun terakhir, AASB telah mengeluarkan apa yang disebut ' Mengamandemen Standar ' untuk membalikkan beberapa perubahan awal yang dilakukan pada teks IFRS perbedaan terminologi lokal, untuk mengembalikan pilihan dan menghilangkan beberapa pengungkapan Australia - spesifik. Ada beberapa panggilan untuk Australia untuk hanya mengadopsi IFRS tanpa ' Australianising ' mereka dan ini telah mengakibatkan AASB sendiri mencari cara alternatif mengadopsi IFRS di Australia.

B.     Standar Pelaporan dan Pengungkapan
Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) adalah Standar dasar, Pengertian dan Kerangka Kerja yang diadaptasi oleh Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB). Sejumlah standar yang dibentuk sebagai bagian dari IFRS dikenal dengan nama terdahulu Internasional Accounting Standards (IAS). IAS dikeluarkan antara tahun 1973 dan 2001 oleh Badan Komite Standar Akuntansi Internasional (IASC). Pada tanggal 1 April 2001, IASB baru mengambil alih tanggung jawab gunan menyusun Standar Akuntansi Internasional dari IASC. Selama pertemuan pertamanya, Badan baru ini mengadaptasi IAS dan SIC yang telah ada. IASB terus mengembangkan standar dan menamai standar-standar barunya dengan nama IFRS.

Standar Pelaporan Keuangan Internasional (International Financial Reporting Standards selanjutnya disingkat IFRS) telah diadopsi oleh lebih dari 100 negara di dunia ini. Bahkan Ameriksa Serikat yang sudah memiliki Prinsip Akuntansi yang Diterima Umum Amerika Serikat (US GAAP) melalui badan SEC (Securities and Exchange Commission) telah memperbolehkan emiten (penerbit surat berharga) dari luar Amerika untuk mendaftarkan surat berharganya di bursa saham Amerika Serikat dengan menggunakan IFRS tanpa disesuaikan terlebih dahulu dengan US GAAP. Diharapkan setelah tahun 2011, lebih dari 150 negara mengadopsi IFRS. Dengan demikian para professional bidang akuntansi dan keuangan, dosen , guru, para pengguna laporan keuangan lainnya diharapkan dapat memahami dan menerapkan IFRS

IFRS dianggap sebagai kumpulan standar "dasar prinsip" yang kemudian menetapkan peraturan badan juga mendikte penerapan-penerapan tertentu.

Standar Laporan Keuangan Internasional mencakup:
·         Peraturan-peraturan Standar Laporan Keuangan (IFRS) -dikeluarkan setelah tahun 2001
·         Peraturan-peraturan Standar Akuntansi (IAS) -dikeluarkan sebelum tahun 2001
·         Interpretasi yang berasal dari Komite Interpretasi Laporan Keuangan (IFRIC) -dikelularkan setelah tahun 2001
·         Standing Interpretations Committee (SIC)—dikeluarkan sebelum tahun 2001
·         Kerangka Kerja untuk Persiapan dan Presentasi Laporan Keuangan (1989)

Dalam membuat keputusan sebagaimana dijelaskan pada paragraf 10, pihak manajemen harus merujuk kepada, dan mempertimbangkan kemungkinan penerapan akan, sumber-sumber berikut dalam urutan menurut:
a)      Persyaratan dan panduan dalam Standar dan Interpretasi dalam menangani hal serupa dan berhubungan
b)      Penjelasan, kriteria pengenalan dan konsep pengukuran untuk aset, kewajiban, pendapatan dan pengeluaran dalam Kerangka Kerja.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) sedang dalam proses konvergensi secara penuh dengan IFRS yang dikeluarkan IASB. Di samping itu, DSAK juga mengeluarkan standar untuk usaha kecil dan SAK tentang syariah. DSAK sendiri telah membuat rencana penerapan IFRS di Indonesia sebagai berikut :
·         Tahap Adopsi (2008-2010) : adopsi seluruh IFRS ke PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), persiapan infrastruktur yang diperlukan, evaluasi dan kelola dampak adopsi terhadap PSAK yang berlaku.
·         Tahap Persiapan Akhir (2011) : penyelesaian persiapan infrastruktur yang diperlukan, penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis IFRS.
·         Tahap Implementasi (2012) : penerapan PSAK berbasis IFRS secara bertahap, evaluasi dampak penerapan PSAK secara komprehensif.

Beberapa catatan atas adopsi IFRS dalam PSAK :
1.      Perubahan istilah
a)      Istilah Lama                                                   
·         Neraca
·         Laporan Laba Rugi
·         Aktiva
·         Kewajiban
·         Modal
b)      Istilah Baru
·         Ekuitas
·         Laporan Posisi Keuangan
·         Laporan Laba Rugi Komprehensif
·         Aset
·         Liabilitas
2.      Laporan Arus Kas dengan metode tidak langsung tidak dapat lagi digunakan (hanya digunakan metode langsung)
3.      Pendapatan dan beban lain-lain dihapus. Hanya ada pendapatan komprehensif lain yang meliputi:
a.       perubahan dalam surplus revaluasi (lihat PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 19: Aset Tidak Berwujud)
b.      keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti yang diakui sesuai dengan paragraf 94 PSAK 24: Imbalan Kerja
c.       keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing (lihat PSAK 11: Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing)
d.      keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai ’tersedia untuk dijual’ (lihat PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran)
e.       Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrument lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas (lihat PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran)



Referensi:
Ferry Danu Prasetya. Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
Choi, Frederick D.S., dan Gary K. Meek. 2010. International Accounting. Jakarta: Salemba Empat.
Aris Tri Cahyono. Meta Teori Standar Akuntansi di Indonesia


Tulisan Ini Adalah Salah Satu Bentuk Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Akuntansi Internasional

Nama        : N. Fadhilah
Dosen       : Jessica Barus, S.E., Mmsi.

UNIVERSITAS GUNADARMA
FAKULTAS EKONOMI



Judul ke 2-Matkul: Akuntansi Internasional (Softskill)

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA (DI AMERIKA, MEKSIKO JEPANG, CINA, DAN INDIA)


A.    Sistem Akuntansi Keuangan Negara

Ø  Benua Amerika



1.      Sistem Akuntansi Kuangan di Amerika


Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh Badan Sektor Swasta (Badab Standar Akuntansi Keuangan/FASB), hingga tahun 2002 Institut Amerika untuk Akuntan Publik Bersertifikat.

Regulasi dan Penegakan Aturan
Akuntansi Prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum (GAAP) terdiri dari seluruh standar, aturan, dan regulasi keuangan yang harus diperhatikan ketika menyusun laporan keuangan, laporan keuangan seharusnya menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu perusahaan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secar umum.

Pelaporan keuangan
Laporan tahunan yang semestinya dibuat sebuah perusahaan AS yang besar meliputi :
a)      Laporan manajemen
b)      Laporan auditor independen
c)      Laporan keuangan utama (laporan laba rugi,arus kas,laba komprehensif, ekuitas pemegang saham)
d)     Diskusi manajemen dan analisis atas hasil operasi dan kondisi keuangan
e)      Pengungkapan atas kebijakan akuntansi dengan pengaruh paling penting terhadap laporan keuangan
f)       Catatan atas laporan keuangan
g)      Perbandingan data keuangan tertentu selama lima atau sepuluh tahun
h)      Data kuartal terpilih

Laporan keuangan konsolidasi bersifat wajib dan laporan keuangan AS yang diterbitkan biasanya tidak memuat hanya laporan induk perusahaan saja. Aturan konsolidasi mengharuskan seluruh anak perusahaan yang dikendalikan (yaitu, dengan kepemilikan yang melebihi 50 persen dari saham dengan hak suara) harus dikonsolidasikan secara penuh, walaupun operasi anak perusahaan tersebut tidak homogen. Laporan keuangan interim (kuartalan) diwajibkan untuk perusahaan yang sahamnya tercatat pada bursa efek utama. Laporan ini biasanya hanya berisi laporan keuangan ringkas yang tidak diaudit dan komentar manajemen secara singkat.

Pengukuran Akuntansi
Aturan pengukuran akuntansi di Amerika Serikat mengasumsikan bahwa suatu entitas usaha akan terus melangsungkan usahanya. Pengukuran dengan dasar akrual sangat luas dan pengakuan transaksi dan peristiwa sangat tergantung pada konsep penanding.


1.      Sistem Akuntansi Keuangan di Meksiko


Meksiko merupakan negara dengan penduduk terbanyak di dunia dan negara dengan penduduk terbanyak kedua di Amerika Latin. Meksiko memiliki perekonomian pasar bebas. Perusahaan yang dimiliki atau yang dikendalikan pemerintah mendominasi perminyakan dan sarana umum. Melalui Perjanjian Perdagangan Bebas di Amerika Utara menjadikan meksiko sebagai negara dengan perekonomian kesembilan terbesar di dunia.

Pengaruh AS atas perekonomian Meksiko meluas ke bidang akuntansi. Banyak pemimpin – pemimpin profesi Meksiko terdahulu tumbuh pada “akuntansi amerika” yang digunakan secara luas dalam pendidikan akuntansibdan sebagai tuntunan terhadap masalah – masalah akuntansi. NAFTA mempercepat suatu tren yang mengarah kepada kerja sama yang lebih dekat dengan organisasi akuntansi professional di Meksiko.

Pengaturan dan Penegakan Aturan
Akuntansi Hukum komersial Meksiko dan hukum pajak penghasilan berisi ketentuan – ketentuan mengenai pembuatan ringkasan catatan akuntansi tertentu dan penyusunan laporan keuangan, namun pengaruh keduanya terhadap pelaporan keuangan secara umum terbilang minimal. Institut Akuntan Publik Meksiko menerbitkan standar akuntansi dan auditing. Standar akuntansi dikembangkan oleh Komisi Prinsip Akuntansi sedangkan auditing merupakan tanggung jawab

Komisi Prosedur dan Standar Auditing
Meskipun hukumnya didasarkan pada hukum sipil, penetapan standar akuntansi di meksiko menggunakan pendekatan Inggris – Amerika atau Anglo Saxon. Proses penetapan standar dikembangkan dengan baik. Prinsip akuntansi meksiko tidak membedakan perusahaan besar dan kecil dan diterapkan untuk seluruh bentuk badan usaha. Namun tingkat keharusan untuk menyusun laporan keuangan dan diaudit berbeda – beda menurut jenis dan ukuran perusahaan.

Pelaporan Keuangan
Tahun fiskal perusahaan Meksiko harus bersamaan dengan tahun kalender. Laporan keuangan konsolidasi komparatif harus disusun terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemegang saham, laporan perubahan posisi keuangan dan catatan.

Catatan merupakan bagian integral laporan keuangan dan mencakup berikut ini :
a)      Kebijakan akuntansi perusahaan
b)      Kontijensi dalam jumlah material
c)      Komitmen pembelian aktiva dalam jumlah besar atau berdasarkan kontrak sewa guna usaha
d)     Detail utang jangka panjang dan kewajiban dalam mata uang asing
e)      Pembatasan terhadap dividen
f)       Jaminan
g)      Program pension karyawan
h)      Transaksi dengan pihak berhubungan istimewa
i)        Pajak penghasilan

Pengukuran Akuntansi
a)      Laporan keuangan konsolidasi diharuskan
b)      Laporan arus kas diharuskan
c)      Penggabungan usaha menggunakan metode pembelian dan penyatuan
d)     Goodwill dikapitalisasikan dan diamortisasikan maksimum 20 tahun
e)      Perusahaan afiliasi yang dimiliki sebesar 20 sampai 50 persen dihitung menggunakan metode ekuitas
f)       Penilaian aktiva berdasarkan daya beli konstan
g)      Depresiasi dihitung berdasarkan ekonomi
h)      Penilaian persediaan dengan menggunakan metode LIFO dapat diterima
i)        Sewa guna usaha pembiayaan dikapitalisasi
j)        Pajak tangguhannya diakui

1.      Sistem Akuntansi Keuangan di Argentina


Akuntansi Argentina berfokus pada pemenuhan kebutuhan kreditor dan pemungut pajak. Kebijakan keuangan di Argentina mewaibkan pelaporan keuangan tahunan  dan perusahaan publik juga harus mengeluarkan pernyataan setiap kuartal (4 bulan).

Argentina memiliki sistem akuntansi yang unik di Amerika Latin. Standar akuntansi mereka ditetapkan oleh FACPCE, tapi struktur FACPCE berbeda dengan negara Latin lainnya. FACPCE terdiri dari 24 dewan terpisah yang datang bersama untuk membuat resolusi teknikal (TR), yang mana berkaitan dengan norma akuntansi pada subjek tertentu. Setiap anggota dewan mewakili yuridikasi yang berbeda di Argentina.. setelah TR terbentuk oleh FCAPCE, maka anggota dewan memutuskan untk menyetuui TR tersebut atau mengamandemennya untuk bagian tertentu. Sebagai hasilnya adalah harmonisasi di seluruh negeri bisa tercapai jika semua standar bisa diadopsi tanpa adanya perubahan apapun.

Argentina juga menunjukan kebingungan antara siapa yang bisa mengajukan hukum daripada standar akuntansi. Dengan memperhitungkan bahwa tingkat inflasi di argentina beberapa tahun yang lalu tinggi,  konsep dari level harga umum (GPL/General Price Level) juga telah dipertimbangkan untuk di formulasikan ke dalam standar akuntansi. Lebih spesifik lagi akuntansi GPL memperbolehkan Argentina untuk mengatur jumlah kas pada laporan keuangan mereka untuk mencerminkan kemampuan membeli mereka. Tapi pemerintah Argentina memutuskan untuk mengeluarkan keputusan ke institusi regulasi Argentina seperti CNV dan Bank Sentral untuk tidak menerima GPL.


1.         Sistem Akuntansi Keuangan di Brazil


Seperti di negara latin lainnya, pengaruh dari pemerintahan, peraturan perusahaan dan kebijakan pajak dalam akuntansi adalah hal dasar yang amat penting. DiBrasil warisan kebudayaan Portugis adalah faktor yang sangat mempengaruhi. Meskipun peraturan perdagangan dasar telah ditetapkan pada tahun 1850, hukum perusahaan pada tahun 1976 berisi tentang persyaratan dasar perintah persiapan pelaporan keuangan dan pengungkapan untuk perusahaan publik. Sebagai tambahan Commissao de Valores Mobiliarios (CVM), SEC,, mengeluarkan standar akuntansi untuk perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal. Pasar modal Brasil meskipun kecil dibandingkan dengan Inggris dan Amerika. Adalah salah satu pasar utma di Amerika Latin dan pertumbuhannya amat penting.
                
Profesi kauntan di Brasil tidak begitu berkembang seperti di negara Anglo-Saxon, tetapi institute untuk akuntan Brasil (IBRACON) dan Dewan Akuntansi Federal telah mengeluarkan standar akuntansi yang diterima secara umum sebagai prinsip akuntansi yang bertujuan untuk mengembangkan akuntansi di negara ini.


1.    Sistem Akuntansi Keuangan di Kanada


Penggunaan IFRS menjadi persyaratan untuk Kanada jawab publik perusahaan yang berorientasi profit untuk periode keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Ini mencakup perusahaan publik dan lainnya " perusahaan berorientasi profit yang bertanggung jawab untuk kelompok besar atau beragam pemegang saham. Dikutip dari accountingweb, Certified General Accountants Association (CGA) Kanada mengungkapkan bahwa adopsi IFRS telah memiliki dampak nyata pada laporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Kanada. Sumber perbedaan laporan keuangan dikaitkan dengan penyesuaian akuntansi. Studi tersebut terlihat 150 perusahaan yang terdaftar di Toronto Stock Exchange (TSX) 2011 mengadopsi IFRS dan menggunakan laporan keuangan yg telah diaudit sebagai dasar analisis.

Michel Blanchette, Profesor akuntansi dari Universitas Quebec mengungkapkan bahwa Adopsi IFRS membawa kabar baik dan buruk. Kabar baiknya bahwa komparabilitas komparablitas laporan keuangan kanada secara internasional meningkat, saat banyak negara-negara lain telah lebih dulu mengadopsi IFRS dan kabar buruknya bahwa ada beberapa perangkap terselebung bagi para analis dan pengguna laporan keuangan lainnya.

Blanchette menambahkan bahwa dalam jangka pendek ini, hasil analisis kecenderungan boleh distorsi sebagai laporan berjalan IFRS dibandingkan dengan laporan yang dipersiapkan dibahwa GAAP Kanada. Dalam jangka panjang, hasil analisis dipengaruhi oleh penerapan IFRS. Laporan ini membuat beberapa rekomendasi analisis laporan keuangan dan beberapa pengguna laporan keuangan lainnya.

Pengaruh nyata adopsi IFRS di Kanada mungkin lebih besar dari studi yang diidentifikasi. Lefebvre mencatat, pengaruh yang diamati selama analisis mungkin dikurangi oleh sifat transisi yang bertahap ke rezim baru dan beberapa faktor lainnya yang memungkinkan pengaruh nyata adopsi tidak terlalu besar.


Ø Benua Eropa



1.      Sistem Akuntansi Keuangan di Inggris


Warisan Inggris bagi dunia sangat penting. Inggris merupakan negara pertama di dunia yang mengembangkan profesi akuntansi yang kita kenal sekarang. Konsep penyajian hasil dan posisi keuangan yang wajar (pandangan benar dan wajar) juga berasal dari Inggris.

Regulasi dan Penegakan Aturan
Akuntansi Dua sumber utama standar akuntansi keuangan di Inggris adalah hukum perusahaan dan profesi akuntansi. Undang-undang tahun 1981 menetapkan lima prinsip dasar akuntansi :
a)      Pendapatan dan beban harus ditandingkan menurut dasar akrual
b)      Pos aktiva dan kewajiban secara terpisah dalam setiap kategori aktiva, dan kewajiban dinilai secara terpisah
c)      Prinsip konservatisme
d)     Penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun diwajibkan
e)      Prinsip kelangsungan usaha diterapkan untuk perusahaan yang menggunakan akuntansi

Undang-undang tersebut berisi aturan penilaian yang luas dimana akun-akun dapat ditentukan berdasarkan biaya historis atau biaya kini.

Pelaporan Keuangan
Pelaporan keuangan Inggris termasuk yang paling komprehensif di dunia. Laporan keuangan umumnya mencakup :
a)      Laporan Direksi
b)      Laporan Laba dan Rugi dan Neraca
c)      Laporan Arus Kas
d)     Laporan Total Keuntungan dan Kerugian yang diakui
e)      Laporan Kebijakan akuntansi
f)       Catatan atas Referensi dalam Laporan Keuangan
g)      Laporan Auditor

Pengukuran Akuntansi
Inggris memperbolehkan baik metode akusisi dan merger dalam mencatat akuntansi untuk Penggabungan usaha. Meskipun demikian, kondisi penggunaan metode merger begitu ketat sehingga hampir tidak pernah digunakan. Pada Tahun 2003, Departemen perdagangan dan Perindustrian mengumumkan bahwa mulai bulan Januari 2005, Seluruh perusahaan Inggris diperbolehkan untuk menggunakan IFRS, selain GAAP.


1.      Sistem Akuntansi Keuangan di Belanda


Akuntansi di Belanda memiliki beberapa paradoks yang menarik. Belanda memiliki ketentuan akuntansi dan pelaporan keuangan yang relatif permisif, tetapi standar praktik profesiona yang sangat tinggi. Belanda merupakan negara hukum kode, namun akuntansinya berorientasi pada penyajian wajar. Pelaporan keuangan dan akuntansi pajak merupakan dua aktivitas terpisah.

Akuntansi Belanda bersedia untuk mempertimbangkan ide-ide dari luar. Belanda merupakan salah satu pendukung pertama atas standar internasional untuk akuntansi dan pelaporan keuangan, dan pernyataan IASB menerima perhatian besar dalam menentukan praktik yang dapat diterima.

Regulasi dan Penegakan Aturan
Akuntansi Regulasi di Belanda tetap liberal sehingga tahun 1970 ketika Undang-undang Laporan Keuangan Tahunan diberlakukan, Undang-undang tahun 1970 memperkenalkan audit wajib. Undang-undang tersebut juga mendorong pembentukan kelompok Studi Akuntansi Tiga Pihak (Tripaartif) (yang digantikan oleh Dewan Pelaporan Tahunan pada Tahun 1981)

Dewan pelaporan Tahunan mengeluarkan tuntunan terhadap prinsip akuntansi yang dapat diterima (bukan diterima) secara umum, Dewan tersebut memiliki anggota berasal dari tiga kelompok yang berbeda :
a)      Penyusunan laporan keuangan (perusahaan)
b)      Pengguna laporan keuangan (perwakilan serikat buruh dan analis keuangan)
c)      Auditor laporan keuangan (institut Akuntansi Terdaftar Belanda atau NivRA)


Pelaporan Keuangan
Kualitas pelaporan keuangan Belanda sangat seragam, laporan keuangan wajib harus disusun dalam bahasa Belanda, namun dalam bahasa Inggris, Perancis, dan Jerman dapat diterima. Laporan Keuangan harus memuat hal-hal berikut :
1)        Neraca
2)        Laporan Laba Rugi
3)        Catatan-catatan
4)        Laporan Direksi
5)        Informasi lain yang direkomendasikan

Pengukuran Akuntansi
Metode yang digunakan adalah metode pembelian, goodwill merupakan perbedaan antara biaya akusisi dengan nilai wajar aktiva dan kewajiban yang dibeli. Fleksibilitas Belanda dalam pengukuran akuntansi dapat terlihat dengan diperbolehkannya penggunaan nilaii kini untuk aktiva berwujud seperti persediaan dan aktiva yang disusutkan. Karena perusahaan – perusahaan Belanda Memiliki Flesibilitas dalam menerapkan aturan pengukuran, dapat diduga bahwa terdapat kesempatan untuk melakukan perataan laba. Pos –pos tertentu dapat mengabaikan laporan laba rugi dan langsung disesuaikan terhadap cadangan dalam ekuitas pemegang saham. Hal ini antara lain :
·         Kerugian akibat bencana yang tidak mungkin atau tidak umum untuk diasuransikan
·         Kerugian akibat nasionalisasi atau sejenis penyitaan lainnya
·         Onsekuensi akibat restrukturisasi keuangan


1.      Sistem Akuntansi Keuangan di Polandia


Polandia memulai transisinya ke arah pasar ekonomi pada tahun 1990 menggunakan model shock therapy, yang berarti bahwa semua perubahan dibuat secara bersamaan. Faktanya tujuan Polandia adalah membangun basis untuk pasar ekonomi dalam satu tahun. Dengan cara membuat legal, institusional dan institusi ekonomi yang diperlukan untuk membantu privatisasi ekonomi. Meskipun transisi mereka dimulai di bawah kondisi yang susah seperti inflasi yang tinggi. Negara mereka pun menjadi salah satu pemimpin diantara negara transisi. Kemiskinan dan pengngangguran masih tetap tinggi di Polandia, tetapi negaa ini tetap membuat kemajuan. Munkin yang paling berarti adalah masuknya negara ini ke dalam Uni Eropa pada tahun 2004. 

Dibawah rezim komunis, akuntansi tetap eksis untuk mengatur penggunaan aset negara dan menjaga aset publik dari pencurian. Menteri keuangan membuat akuntansi untuk mengontrol kegiatan dari perusahaan perseorangan. Rencana akuntansi Soviet dikenalkan pada tahun 1953-1954 yang mana mengalokasikan dana surplus untuk aktivita negara. Dengan begitu akuntansi ada bukan untuk mengukur keubntungan atau efidiensi tetapi untuk menolong pemerintah menyalurkan dana untuk aktivitas negara. Pengungkapan yang digunakan untuk mengetahui seberapa bagus perusahaan mencapai targetsurplus. Meskipun tidak ada hukuman untuk kegagalan, perusahaan masih beresiko untuk tidak disukai oleh partai komunis.

Sistem akuntansi polandia melalui 3 tahapan transisi yaitu pada tahun:1991, 1994,  dan 2000. ketetapan akuntansi 1991 yang dikeluarkan oleh menteri keuangan untuk menyediakan peraturan yang menjembatani transisi ekonomi menuju pasar ekonomi. Tetapi, ketetapan yang dibuat tanpa mengkonsultasikan perbedaan pengguna informasi sangat dikritik karena sangat tidak membantu dan banyaknya ketidak konsistenan antara praktik dan aturan.

The Accounting Act tahun 1994 yang dikeluarkan untuk membawa akuntansi Polandia lebih dekat dengan standar Uni Eropa. Polandia mengadopsi ide dari “true and fair view” dan mengeluarkan standar untuk mengisi kekosongan dalam sistem. Peraturan ini membuang persyaratan untuk menggunakan chart of account dan mensyaratkan perusahaan untuk mengembangkan rencana akuntansi perusahaan. Sebagai tambahan , ini mengatur bursa saham untuk membuat peraturan untuk perusahaan yang ikut bursa saham, lebih spesifik lagi di daerah pengungkapannya. Standar Akuntansi Polandia sekarang sudah lebih sejalan dengan IFRS.


1.      Sistem Akuntansi Keuangan di Jerman


Pada awal tahun 1970-an, uni Eropa (UE) mulai mengeluarkan direktif harmonisasi, yang harus diadopsi oleh negara-negara anggotanya ke dalam hukum nasional. Direktif Uni Eropa yang keempat, ketujuh, kedelapan seluruhnya masuk kedalam hukum Jerman melalui Undang-undang Akuntansi Komprehensif yang diberlakukan pada tanggal 19 Desember 1985

Karakteristik fundamental ketiga dari Akuntansi di Jerman adalah ketergantungannya terhadap anggaran dasar dan keputusan pengadilan. Selain kedua hal itu tidak ada yang memiliki status mengikat atau berwenang. Untuk memahami akuntansi di Jerman, seseorang harus mmerhatikan HGB dan kerangka hukum kasus yang terkait.


Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Sebelum tahun 1998, Jerman tidak memiliki fungsi penetapan standar akuntansi keuangan sebagaimana yang dipahami di negara-negara berbahasa Inggris. Undang –undang tentang pengendalian dan transparansi tahun 1998 memperkenalkan keharusan untuk mengakui badan swasta yang menetapkan standar nasional untuk memenuhi tujuan berikut :
a)      Mengembangkan rekomendasi atas penerapan standar akuntansi dalam laporan keuangan konsolidasi
b)      Memberikan nasihat kepada Kementrian Kehakiman atas legislasi akuntansi yang baru
c)      Mewakili Jerman dalam organisasi akuntansi internasional, Seperti IASB

Sistem penerapan standar akuntansi yang baru di Jerman secara garis besar mirip dengan sistem yang ada di Inggris dan Amerika Serikat. Namun untuk diperhatikan bahwa standar GASB adalah rekomendasi wajib yang hanya berlaku u/lapoaran keuangan konsolidasi.

Pelaporan Keuangan
Undang – Undang Akuntansi tahun 1985 secara khusus menentukan isi dan bentuk laporan keuangan yang meliputi :
a)      Neraca
b)      Laporan laba rugi
c)      Catatan atas laporan keuangan
d)     Laporan manajemen
e)      Laporan auditor

Ciri utama sistem pelaporan keuangan di Jerman adalah laporan secara pribadi oleh auditor kepada dewan direktur pengelola perusahaan dan dewan pengawas perusahaan, untuk tujuan konsolidasi, seluruh perusahaan dalam kelompok tersebut harus menggunakan prinsip akuntansi dan penilaian yang sama.

Pengukuran Akuntansi
GAS lebih ketat bila dibandingkan dengan HGB dalam hal laporan keuangan konsolidasi, menurt GAS 4, metode revaluasi harus digunakan , sedangkan aktiva dan kewajiban yang diperoleh dalam penggabungan usaha harus direvaluasi menjadi nilai wajar dan kelebihan yang tersisa dialokasikan menjadi goodwill. Goodwill diamortisasi selama masa tidak lebih dari 20 tahun dan diuji untuk penurunan nilai tiap tahunnya.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, perusahaan – perusahaan Jerman sekarang dapat memilih untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan aturan Jerman sebagaimana dijelaskan di atas, standar akuntansi internasional, atau GAAP AS. Ketiga pilihan tersebut dapat ditemukan dalam praktik dan para pembaca laporan keuangan Jerman harus berhati-hati untuk mencari tahu standar akuntansi manakah yang digunakan.


1.      Sistem Akuntansi Keuangan di Perancis


Perancis merupakan pendukung utama penyeragaman akuntansi nasional di dunia. Kementrian Ekonomi Nasional menyetujui Plan Comptale General ( kode akuntansi nasional ) resmi yang pertama pada bulan September 1947. Pada Tahun 1986, renana tersebut diperluas untuk melaksanakan ketentuan dalam Direktif Ketujuh UE terhadap laporan keuangan konsolidasi dan revisi lebih lanjut pada tahun 1999. Plan Comptable General berisi :
·         tujuan dan prinsip akuntansi seta pelaporan keuangan
·         definisi aktiva, kewajiban, ekuitas pemegang saham, pendapatan dan beban
·         atauran pengakuan dan penilaian
·         daftar akun standar, ketentuan mengenai penggunaannya, dan ketentuan tata buku lainnya
·         contoh laporan keuangan dan aturan penyajiannya2

Ciri khusus akuntansi di Perancis adalah terdapatnya dikotomi antara laporan keuangan perusahaan secara tersendiri dengan laporan keuangan kelompok usaha yang dikonsolidasikan. Meskipun akunakun perusahaan secara tersendiri harus memenuhi ketentuan pelaporan wajib, hukum memperbolehkan perusahaan Perancis untuk mengikuti Standar Pelaporan Keuangan internasional.

Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Lima organisai utama yang terlibat dalam proses penetapan standar di Prancis adalah :
a)      Counseil National de la Comptabilite atac CNC (Badan Akuntansi Nasional)
b)      Comite de la Reglemetation Comptable or CRC (Komite Regulasi Akntansi)
c)      Autorite des Marches Financiers or AMF (Otoritas Pasar Keuangan)
d)     Ordre des Experts-Comtable or OEC (Ikatan Akuntansi Publik )
e)      Compagnie Nationale des Commisaires aix Comptes or CNCC (Ikatan Auditor Kepatuhan Nasional)

Di Perancis profesi akuntansi dan auditing sejak dahulu telah terpisah. Akuntan dan auditor Perancis diwakili oleh kedua lembaga, yaitu OEC dan CNCC, meski terdapat sejumlah orang yang menjadi anggota keduannya. Sesungguhnya, 80% akuntan dengan kualifikasi di Perancis memiliki kedua klasifiksi tersebut. Dua lembaga profesional memiliki hubungan dekat dan bekerja sama untuk kepentingan bersama. Kedua terlibat dalam pengembangan standar akuntansi melalui CNC dan CRC dan keduannya mewakili Perancis di IASB

Pelaporan Keuangan
Perusahaan Prancis harus melaporkan berikut ini :
a)      Neraca
b)      Laporan laba rugi
c)      Catatan atas laporan keuangan
d)     Laporan direktur
e)      Laporan auditor
Laporan keuangan seluruh perusahaan perseroaan dan perusahaan dengan kewajiban terbatas lainnya yang melebihi ukuran tertentu harus diaudit. Perusahaan besar juga harus menyiapka dokumen yang terkait dengan pencegahan kepailitan perusahaan dan laporan sosial, yang keduanya hanya terdapat di Perancis.

Ciri utama pelaporan di Perancis adalah ketentuan mengenai pengungkapan catatan kaki yang ekstensif dan detail yang meliputi hal-hal berikut :
·         Penjelasan mengenai aturan pengukuran yang diberlakukan
·         Perlakuan akuntansi untuk pos-pos dalam mata uang asing
·         Laporan perubahan aktiva tetap dan depresiasi
·         Detail provisi
·         Detail revaluasi yang dilakukan
·         Analisis piutang dan utang sesuai masa jatuh tempo
·         Daftar anak perusahaan dan kepemilikan saham
·         Jumlah komitmen pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya
·         Detail pengaruh pajak terhadap laporan keuangan
·         Rata-rata jumlah karyawan sesuai golongan
·         Analisis pendapatan menurut aktivitas dan geografis

Pengukuran Akuntansi
Akuntansi di Perancis memiliki karakteristik ganda : Perusahaan secara tersendiri harus mematuhi paraturan yang tetap, sedangkan kelompok usaha konsolidasi memiliki fleksibilitas lebih besar. Akuntansi untuk perusahaan secara individual merupakan dasar hukum untuk membagikan dividen dan menghitung pendapatan kena pajak.

Metode pembelian (purchase method) umumnya digunakan untuk mencatat penggabungan usaha, namum metode penyatuan kepemilikan (pooling method) dapat digunakan dalam beberapa kondisi. Muhibah (goodwill) umumnya dikapitalisasi dan diamortisasi terhadap laba, namun tidak ditentukan berapa lama periode amortisasi yang maksimum. Goodwill tidak perlu diuji untuk penurunan nilai . Konsolidasi proporsional digunakan untuk usaha patungan dan metode ekuitas digunakan untuk mencatat investasi pada perusahaan yang tidak dikonsolidasikan, yang dapat dipengaruhi secara signifikan. Praktik translasi mata uang asing sama dengan IAS 21. Aktiva dan kewajiban anak perusahan yang berdiri sendiri ditranslasikan dengan menggunakam metode kurs penutupan (akhir tahun) dan perbedaan translasi dimasukan ke dalam ekuitas.


Ø  Benua Asia



1.      Sistem Akuntansi di Jepang


Akuntansi dan Pelaporan keuangan di Jepang mencerminkan gabungan berbagai pengaruh domestik dan internasional, untuk memahami akuntansi Jepang, seseorang harus memahami budaya, praktik usaha dan sejarah Jepang. Perusahaan – perusahaan Jepang saling memiliki akuitas saham satu sama lain, dan sering kali bersama-sama memiliki perusahaan lain. Investasi yang saling bertautan ini menghasilkan konglomerasi industri yang meraksasa yang disebut sebagai keiretsu

Modal usaha keiretsu, ini sedang dalam perubahan seiring dengan reformasi struktural yang dilakukan Jepang untuk mengatasi stagnasi ekonomi yang berawal pada tahun 1990-an. Krisis keuangan yang mengikuti pecahnya ekonomi gelembung Jepang juga mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh atas standar pelaporan keuangan Jepang.

Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Pemerintah nasional masih memiliki pengaruh paling signifikan terhadap akuntansi di Jepang. Regulasi akuntansi didasarkan pada tiga undang – undang : Hukum Komersial, Undang-undang pasar modal dan Undang-undang pajak penghasilan perusahaan. Hukum komersial diatur oleh Kementrian Kehakiman (MOJ), hukum tersebut merupakan inti dari regulasi akuntansi di Jepang dan paling memiliki pengaruh besar.

Perusahaan milik publik harus memenuhi ketentuan lebih lanjut dalam undang undang pasar modal yang diatur oleh kementrian keuangan dibuat berdasarkan Undang-undang pasar modal AS dan diberlakukan terhadap Jepang oleh Amerika Serikat selama masa pendudukan AS setelah perang dunia II Tujuan utama SEL adalah untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan.

Pelaporan Keuangan
Perusahaan yang didirikan menurut Hukum Komersial diwajibkan untuk menyusun laporan wajib yang harus mendapat persetujuan dalam rapat tahunan pemegang saham, yang berisi hal-hal berikut :
·         Neraca
·         Laporan Laba rugi
·         Laporan Usaha
·         Proposal atas Penentuan Penggunaan (apropriasi) Laba ditahan
·         Skedul Pendukung

Perusahaan yang mencatatkan sahamnya juga harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan Undang-undang pasar modal yang secara umum mewajibkan laporan keuangan dasar yang sama dengan Hukum komersial ditambah dengan laporan arus kas.

Pengukuran Akuntansi
Hukum komersial mewajibkan perusahaan perusahaan besar untuk menyusun laporan konsolidasi, perusahaan yang mencatat saham harus menyusun laporan konsolidasi sesuai dengan SEL. Akun perusahaan secara terpisah merupakan dasar bagi laporan konsolidasi dan umumnya prinsip akuntansi yang sama digunakan untuk keduannya. Anak perusahaan dikonsolidasikan jika induk perusahaan secara langsung dan tidak langsung mengendalikan kebijakan keuangan dan operasionalnya. Meskipun metode penyatuan kepemilikan diperbolehkan, metode pembelian untuk penggabungan usaha umumnya digunakan. Goodwill diukur menurut dasar nilai wajar aktiva bersih yang diakuisisi dan diamortisasi selama maksimum 20 tahun, metode ekuitas digunakan untuk mencatat usaha patungan.


1.      Sistem Akuntansi Keuangan di Cina


Akuntansi di Cina memiliki sejarah panjang. Berfungsinya akuntansi dalam hal pertanggungjawaban dimulai pada masa Dinasti Hsiu dan sejumlah dokumen menunjukkan bahwa akuntansi digunakan untuk mengukur kekayaan dan membandingkan pencapaian dikalangan bangsawan. Karakteristik utama akuntansi di Cina saat ini berasal dari pendirian Republik Rakyat Cina yang menerapkan suatu perekonomian terencana yang sangat terpusat, yang mencerminkan prinsip – prinsip Marxisme dan pola – pola yang dianut Uni Soviet.


Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Komite Standar akuntansi Cina bertanggungjawab untuk mengembangkan standar akuntansi. Proses penetapan standar ini mencakup pembagian tugas melakukan penelitian kepada sejumlah gugus tugas. Anggota CASC terdiri dari para ahli yang berasal dari kalangan akademisi, dan kelompok – kelompok utama lainnya yang berhubungan dengan perkembangan akuntansi di Cina. CASC telah menerbitkan standar akuntansi terhadap masalah – masalah seperti laporan arus kas, restrukturisai utang, pendapatan, transaksi nonmoneter, kontijensi dan sewa guna usaha.

Pelaporan Keuangan
Laporan keuangan terdiri dari :
1.      Neraca
2.      Laporan laba Rugi
3.      Laporan Arus kas
4.      Catatan atas laporan keuangan
5.      Penjelasan kondisi keuangan

Laporan tambahan diwajibkan untuk mengungkapkan penurunan nilai aktiva, perubahan direktur permodalan daan penyisihan laba. Laporan keuangan harus dikonsolidasikan, bersifat komparatif, dalam bahasa Cina dan dinyatakan dalam mata uang Cina, renmibi. Laporan keuangan tahunan harus diaudit oleh seorang CPA Cina.

Pengukuran Akuntansi
·         Metode akuisisi (pembelian) digunakan untuk mencatat penggabungan usaha.
·         Goodwill harus dihapusbukukan selama tidak lebih dari 10 tahun.
·         Konsolidasi proporsional digunakan untuk usaha patungan.
·         Akun – akun anak perusahaan dikonsolidasikan apabila kepemilikan melebihi 50% dan atau terdapat kekuatan untuk mengendalikan.
·   Biaya historis merupakan dasar untuk menilai aktiva berwujud, revaluasi aktiva tidak diperkenankan.
·       Aktiva berwujud didepresiasikan selama perkiraan masa manfaat, umumnya sengan metode garis lurus.
·         Metode depresiasi dipercepat dan unit produksi juga diperbolehkan.
·    Persediaan dinilai sebesar yang lebih rendah anatara biaya perolehan atau nilai pasar dan metode FIFO, LIFO dan rata – rata tertimbang merupakan yang diperbolehkan.
· Aktiva tidak berwujud yang dibeli juga dicatat berdasarkan harga perolehannya dan diamortisasi selama masa manfaat.
·      Aktiva tidak berwujud juga dicatat berdasarkan biaya dan diamortisasi selama tidak lebih dari 10 tahun.
·   Perusahaan yang memperoleh hak untuk menggunakan tanah dan hak property industrial menyajikannya sebagai aktiva tidak berwujud.
·    Penelitian dan pengembangan boleh dikapitalisasikan jika terkait dengan proyek – proyek yang telah berhasil diselesaikan dan mampu menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang.


3.      Sistem Akuntansi Keuangan di Taiwan


Taiwan memiliki perekonomian yang dinamis dengan penguranan tuntunan pemerintah atas investasi dan perdagangan luar negeri secara perlahan – lahan. Meskipun perusahaan Taiwan kebanyakan perusahaan kecil, namun Taiwan merupakan perekonomian terbesar ke -17 di dunia. Pengaruh Amerika Serikat kepada Taiwan dalam hal akuntansi juga kuat. Pelaporan keuangan auditing dan aspek – aspek lain akuntansi di Taiwan mirip dengan yang ditemui di Amerika Serikat. Namun kini telah mulai melangkah untuk menyatu dengan IAS / IFRS.

Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Hukum akuntansi komersial yang diamandemen pada tahun 1987, mengatur catatan akuntansi dan laporan keuangan di Taiwan. Hukum ini berlaku bagi perusahaan – perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum perusahaan dan aturan bisnis kecuali untuk persekutuan kecil atau perusahaan perseorangan. Hukum tersebut menetapkan bahwa catatan akuntansi harus disimpan dan mengatur bentuk provisi dasar laporan keuangan, catatan dan pengungkapan lainnya. Standar akuntansi ditetapkan oleh komite standar akuntansi keuangan dari lembaga pengembangan dan penelitian akuntansi untuk meningkatkan level studi akuntansi, memajukan perkembangan standar akuntansi dan auditing serta membantu perusahaan industry dan komersial untuk memperbaiki sistem akuntansinya. FASC yang didirikan pada tahun 1984 mengikuti proses pemeriksaan yang sama dengan FASC AS. Sebelum mengeluarkan standar FASB menyusun draft sementara, meminta opini dari pihak – pihak terkait, menyelenggarakan dengan pendapat umum jika diperlukan, dan menyusun revisi draft semetara.

Pelaporan Keuangan
Hukum akuntansi komersil mewajibkan laporan keuangan berikut ini:
a.       Neraca
b.      Laporan Laba Rugi
c.       Laporan Perubahan Ekuitas Pemilik
d.      Laporan Arus Kas

Catatan Catatan harus mengungkapkan informasi berikut ini :
a.       Ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan.
b.  Alasan – alasan perubahan atas kebijakan akuntansi dan pengaruhya terhadap laporan keuangan.
c.       Hak kreditor terhadap aktiva tertentu.
d.      Komitmen dan kewajiban kontijensi yang berjumlah material.
e.       Pembatasan dan pembagian laba.
f.       Peristiwa penting yang berkaitan dengan ekuitas pemilik.
g.      Peristiwa setelah tanggal neraca yang penting.
h.      Pos – pos lain yang memerlukan penjelasan untuk menghindari kesan kesalahpahaman atau yang memerlukan klarifikasi untuk membantu dalam menyajikan laporan keuangan secara wajar. Selain hal diatas laporan keuangan harus komparatif dan periode fiscal haruslah tahun kalender. Laporan keuangan yang diaudit oleh CPA diwajibkan untuk perusahaan milik publik / bukan public yang lebih besar. Perusahaan yang dijalankan oleh pemerintah diaudit oleh pemerintah dan perusahaan yang sahamnya tercatat pada bursa efek harus memberikan laporan keuangan tengah tahun, laporan keuangan kuartalan yang direview oleh CPA dan laporan penjualan tahunan.

Pengukuran Akuntansi
a.       Laporan keuangan konsolidasi diwajibkan ketika sebuah perusahaan mengendalikan entitas lain, umumnya dengan kepemilikan lebih dari 50 persen.
b.      Metode pembelian diwajibkan untuk penggabungan usaha.
c.       Metode penyatuan kepemilikan tidak digunakan.
d.      Aktiva dialihkan berdasarkan nilai bukunya meskipun dapat disesuaikan karena nilai pasar yang lebih tinggi.
e.       Goodwill umumnya dikapitalisasi dan diamortisasikan selama paling lama 20 tahun.
f.       Metode ekuitas digunakan apabila terdapat kepemilikan di perusahaan lain sebesar 20% atau lebih.
g.      Translasi mata uang asing konsisten dengan Standar Akuntansi Internasional 21 dan SFAS AS No. 52.
h.      Neraca perusahaan asing yang independen dari induk perusahaannya ditranslasikan berdasarkan kurs akhir tahun dan laporan laba rugi ditranslasikan berdasarkan kurs rata – rata.
i.        Aktiva tetap termasuk tanah dan SDA dan aktiva tidak berwujud dapat direvaluasi.
j.        Persediaan dinilai sebesar yang lebih rendah anatara biaya perolehan atau nilai pasar dan metode FIFO, LIFO dan rata – rata tertimbang merupakan asumsi arus biaya yang diperbolehkan.


3.      Sistem Akuntansi Keuangan di Indonesia


Penerapan sistem akuntansi pemerintahan dari suatu negara akan sangat bergantung kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada negara yang bersangkutan. Ciri-ciri terpenting atau persyaratan dari sistem akuntansi pemerintah menurut PBB dalam bukunya A Manual for Government Accounting, antara lain disebutkan bahwa:
a.       Sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara.
b.      Sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang akuntabel dan auditabel (artinya dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit).
c.       Sistem akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk penyusunan rencana/program dan evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan.

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah sistem akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah pusat, yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan di luar pemerintah pusat seperti DPR, maupun oleh berbagai tingkat manajemen pada pemerintah pusat.

Pelaporan Keuangan
Laporan keuangan berikut ini:
A.    Neraca
B.     Laporan laba rugi komprehensif
C.     Laporan perubahan ekuitas
D.    Laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana
E.     Catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan


3.      Sistem Akuntansi Keuangan di India


Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
·         Akuntansi dipengaruhi oleh bangsa inggris
·         Departemen Urusan Perusahaan pada tahun 1956 memperbaharui Akta Perusahaan yang berisikan Kitab Akuntansi.

Menurut Akta tersebut, Kitab Akuntansi :
A.    Harus memberikan sudut pandang yang adil dan sebenarnya menyangkut status urusan perusahaan
B.     Harus tetap pada basis akrual sesuai dengan system akuntansi pencatatan ganda
·         Lembaga yang bertanggungjawab atas izin profesi Akuntansi, pengembangan standart dan proses audit adalah The Institute of Chartered Accountant of India. Institute tersebut berencana untuk mengadopsi IFRS secara penuh tanpa modifikasi
·         Standar Akuntansi India atau Indian Accounting Standards (AS) diterbitkan oleh Dewan Akuntansi Standar (Accounting Standards Board), Standart Asuransi dan Auditing atau(Auditing Assurance Standards) diterbitkan oleh Dewan Audit dan Asuransi Standar
·         Pengawasan terhadap pasar modal ada pada Securities and Exchange Board of India(SEBI)

Pelaporan Keuangan
a.       Neraca dua tahun
b.      Laporan Laba Rugi
c.       Laporan Arus Kas
d.      Kebijakan Akuntansi dan Catatan

Pengukuran Akuntansi
a.       Penggabungan
b.      Untuk penggabungan usaha tidak ada standar akuntansinya, tetapi sebagian besar menggunakan metode pembelian, yang disebut dengan amalgamation
c.       Goodwill
d.      Dikapitalisasi, diamortisasi dan diuji impairmentnya (pengurangannya).
e.       Penilaian asset tetap memakai nilai wajar dan harga perolehan, sedangkan asset tidak berwujud diamortisasi lebih dari 10 tahun
f.       Biaya persediaan dihitung yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai yang dapat direalisasi, FIFO, dan rata-rata
g.      Sewa pembiayaan dikapitalisasi dalam nilai lancar pasar dan didepresiasi terhadap masa penggunaan sewa
h.      Sewa operasional dicatat sebagai biaya dengan metode garis lurus


Referensi:
Frederick D.S. Choi, dan Gary K. Meek, International Accounting, Jakarta: Salemba Empat,2010.
Indhira Kuspratiwi. Pengaruh konvergensi ifrs dan kepemilikan saham asing terhadap konservatisme akuntansi



Tulisan Ini Adalah Salah Satu Bentuk Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Akuntansi Internasional

Nama        : N. Fadhilah
Dosen       : Jessica Barus, S.E., Mmsi.

UNIVERSITAS GUNADARMA
FAKULTAS EKONOMI